AUTENTIKWOMAN.Com– Seiring dengan pemeriksaan petisi pemecatan Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Israel di Mahkamah Agung, penasihat hukum kabinet meminta badan keamanan dalam negeri (Shin Bet) untuk menyerahkan dokumen baru terkait dugaan campur tangan Itamar Ben-Gvir dalam struktur dan kinerja kepolisian.
Media Israel melaporkan bahwa Gali Baharav-Miara, penasihat hukum kabinet, telah meminta Shin Bet untuk memberikan bukti tambahan mengenai intervensi Ben-Gvir dalam aparat kepolisian. Permintaan ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya yang juga melibatkan mantan kepala Shin Bet, Ronen Bar, namun belum membuahkan hasil, sehingga penyelidikan lebih luas masih terus berlangsung.
Dalam konteks ini, jurnalis Channel 12 Israel, Amit Segal, mengungkapkan bahwa Shin Bet telah mengumpulkan informasi terkait apa yang disebut sebagai “penetrasi aliran Kahanisme dalam kepolisian,” yang ternyata bukan semata kebutuhan intelijen, melainkan respons terhadap permintaan penyelidikan hukum dari jaksa agung.
Perkembangan ini memicu reaksi keras di kalangan politik Israel. Para pengkritik menyebutnya sebagai upaya “negara bayangan” untuk melemahkan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, penasihat hukum Netanyahu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya “tidak masuk akal.”
Menteri Kehakiman Yariv Levin menyatakan akan meminta pembahasan segera kasus ini dalam rapat kabinet dan menegaskan bahwa Shin Bet secara hukum berwenang menyelidiki potensi pelanggaran dalam struktur pemerintahan.
Sementara itu, anggota Knesset Moshe Saada melontarkan kritik keras terhadap jaksa agung, dengan menuduh Baharav-Miara tengah menyusun laporan untuk menyingkirkan seorang menteri aktif sebagai bagian dari “konspirasi negara bayangan.” Ia bahkan menyerukan penunjukan jaksa independen untuk menyelidiki Baharav-Miara dan pihak-pihak yang terlibat.
Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Mahkamah Agung menggelar sidang tegang terkait petisi yang menuntut Netanyahu memecat Ben-Gvir. Demi mencegah gangguan, sidang dilakukan secara terbatas tanpa kehadiran publik, namun tetap disiarkan langsung.
Puluhan aparat keamanan dikerahkan di sekitar gedung pengadilan, sementara kelompok sayap kanan menggelar aksi di luar gedung setelah sebelumnya menghasut terhadap para hakim di media sosial.
Sebelum sidang dimulai, Ben-Gvir tiba dengan pengamanan ketat dan dalam pernyataannya kepada media menyerang penasihat hukum kabinet dengan mengatakan: “Dia mengatakan saya membuat kebijakan dan mengubah polisi; itu benar. Untuk itulah saya dipilih.”
Ia juga menuduh Baharav-Miara menyalahgunakan kekuasaan dan menyerukan penyelidikan, interogasi, bahkan penangkapannya, serta mengklaim bahwa ia telah menyeret Israel ke dalam “krisis konstitusional.”
Menurut laporan Channel 14, seorang menteri sayap kanan juga mengecam Mahkamah Agung dan menyebut proses hukum tersebut “tidak memiliki dasar hukum,” serta menegaskan bahwa hanya perdana menteri yang berwenang memberhentikan menteri.
Sebaliknya, gerakan “Pemerintahan Berkualitas” mengecam pernyataan Levin sebagai “hasutan terang-terangan terhadap pemberontakan terhadap supremasi hukum,” dan mendesak Netanyahu untuk menolaknya.
Sidang Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Isaac Amit dihadiri oleh sembilan hakim, dengan masing-masing pihak diberi waktu satu jam untuk menyampaikan pembelaan. Kasus ini menjadi penting setelah penasihat hukum kabinet menuduh Ben-Gvir menyalahgunakan jabatannya untuk memengaruhi kinerja polisi secara ilegal.
Sebelumnya, Netanyahu juga menolak tekanan Mahkamah Agung untuk memecat Ben-Gvir, dengan menyebut proses tersebut “tidak sah” dan menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberhentikan menteri berdasarkan keputusan administratif.
Kasus ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara cabang eksekutif dan yudikatif di Israel, yang dalam beberapa bulan terakhir semakin tajam akibat sengketa kewenangan dan reformasi hukum. Banyak analis menilai bahwa konflik ini berpotensi memperdalam krisis politik internal, terutama di tengah situasi keamanan yang sudah tegang akibat konflik regional.
Di saat yang sama, tekanan terhadap tokoh-tokoh sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu juga meningkat, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, yang menyoroti isu supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta penggunaan aparat keamanan untuk kepentingan politik.
