AUTENTIKWOMAN.Com-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan tindakan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Mufti menambhakan belum ada gebrakan Budi Arie yang berdampak bagi koperasi di Indonesia.
“Bahkan, kami lihat apa yang dilakukan Pak Menteri hampir tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ujar Mufti dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompeks Parlemen, Rabu, 12 Februari 2025.
Mufti mencontoh ketidakselaran itu misalnya dengan Kementerian Koperasi yang belum bersikap proaktif dalam menghapuskan utang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kreditnya macet.
“Padahal seharusnya bukan hanya Kementerian UMKM yang bertanggung jawab mengurusi penghapusan utang tersebut.”
Mufti menuturkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 koperasi yang di bawah Rp 10 miliar juga merupakan bagian UMKM. Seharusnya, Budi bergerak cepat berpartipasi dalam pengelolaan penghapusan utang koperasi yang masuk kategori UMKM.
Dia melanjutkan, program kedua dari Presiden Prabowo yang dinilai tidak didukung oleh Budi Arie adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami belum melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dalam rangka menkonsolidir masyarakat untuk membentuk Koperasi dalam rangka menyediakan Makan Bergizi Gratis,” kataMufti.
Mufti menegaskan pemerintah sendiri yang menyampaikan bahwa selain UMKM, koperasi juga dapat terlibat sebagai mitra MBG.
Dia mendesak Budi untuk memaparkan apa strategi Kementerian Koperasi mendukung program Presiden Prabowo.
Budi Arie Setiadi mengatakan sebanyak 1.923 koperasi akan menjadi pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis.
“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Hal itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya,” ujar Budi seusai rapat koordinator bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 3 Januari 2024.
Budi mengatakan, koperasi tersebut akan membantu menyediakan sejumlah bahan baku. Contohnya, koperasi peternak telur membantu menyediakan telur untuk program makan bergii gratis.
“Tidak hanya koperasi, pemerintah akan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) membantu program tersebut,” tukasnya.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil penelitian dengan tema Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masuk dalam daftar menteri dengan rapor merah dalam kinerja Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama.
Dengan torehan hasil negatif tersebut, mereka harus direshuffle dalam waktu 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan lima menteri yang mendapatkan rapor merah adalah Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan,” kata Bhima, dilansir dari RMOL.
Sementara, Budi Arie Setiadi menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif, dan Bahlil Lahadalia berada di posisi ketiga terendah.
Bukan hanya itu, Budi Arie juga mendapatkan rapor merah sebagai menteri di bidang ekonomi, yakni meraih skor minus 39.
“Pada posisi skor terendah, Budi Arie Setiadi menerima skor -39, hal ini menandakan tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi,” ujar Bhima.
Selanjutnya, Raja Juli Antoni dan Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq masuk sebagai daftar menteri rapor merah di bidang energi dan lingkungan.
“Menteri dengan skor terendah dalam evaluasi kinerja energi dan lingkungan hidup adalah Raja Juli Antoni dengan nilai -45,” ujar Bhima.
Skor ini, kata Bhima, menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.
Bahkan, nama Budi Arie juga masuk daftar sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja dan harus dievaluasi ulang. Sebanyak 30 responden menilai Budie Arie tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.
“Reshuffle atau perombakan kabinet ideal dilakukan pada 6 bulan pertama atau bertepatan dengan 20 April 2025,” pungkas Bhima.
