AUTENTIKWOMAN.Com– Dengan diumumkannya hasil akhir pemilihan umum parlemen Irak, gerakan politik “Kerangka Koordinasi”, yang terdiri dari semua partai dan kelompok Syiah, resmi menjadi fraksi terbesar di parlemen mendatang.
Dalam pertemuan para pemimpin koalisi “Kerangka Koordinasi”, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ Al-Sudani, disepakati bahwa kandidat untuk jabatan perdana menteri selama empat tahun ke depan akan diajukan dari dalam koalisi. Sebuah keputusan yang dianggap para analis sebagai tanda kohesi politik gerakan Syiah dan faktor penting dalam stabilitas internal.
Menurut hasil terbaru Komisi Tinggi Pemilihan Umum Independen di Irak, koalisi Syiah besar yang dikenal sebagai koalisi “Kerangka Koordinasi” memenangkan 182 kursi dari total 329 kursi di parlemen. Hal ini mencakup mayoritas kursi dan akan memungkinkan mereka untuk bermanuver secara signifikan di parlemen. Pada saat yang sama, mereka akan menguasai mayoritas kabinet, sementara koalisi Sunni dan Kurdi berada di posisi berikutnya.
Pada periode keenam parlemen Irak, tujuh kelompok politik Sunni utama telah memasuki parlemen, sehingga total kursi mereka menjadi 65. Total kursi Kurdi pada periode ini adalah 59.
Ketidakhadiran terbesar dalam periode pemilu Irak ini adalah Gerakan Sadr, yang merupakan pemenang pertama pemilu parlemen 2021 dengan 73 kursi. Namun, mereka mengundurkan diri dari parlemen karena perbedaan politik dan memboikot pemilu pada periode ini, serta menolak untuk berpartisipasi dalam periode keenam pemilu parlemen Irak.
Kemenangan koalisi “Kerangka Koordinasi” sebagai kelompok Syiah terbesar dalam pemilu Irak baru-baru ini memiliki konsekuensi penting bagi masa depan politik negara Irak. Dengan memenangkan mayoritas kursi parlemen, koalisi ini akan mampu mencalonkan perdana menteri dan mengendalikan sebagian besar kabinet. Hal ini akan memungkinkan Syiah untuk menentukan arah umum pemerintahan dan memengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri.
Kesatuan gerakan Syiah dalam satu koalisi juga merupakan tanda berkurangnya perpecahan internal dan peningkatan daya tawar mereka, yang akan menjadi faktor penting bagi stabilitas internal di Irak dan juga akan mencegah terulangnya krisis politik masa lalu.
Meskipun mayoritas Syiah, pembentukan pemerintahan yang stabil membutuhkan kerja sama dengan Sunni dan Kurdi, pembagian kekuasaan tradisional (perdana menteri untuk Syiah, presiden untuk Kurdi, ketua parlemen untuk Sunni) akan tetap berlanjut.
Kemenangan kelompok Syiah terbesar dalam pemilu Irak merupakan titik balik dalam politik makro negara ini. Kemenangan ini tidak hanya memberi Syiah kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan mengendalikan kabinet, tetapi juga memperkuat stabilitas politik Irak dengan persatuan internal mereka.
Keberhasilan pemerintahan Irak di masa depan juga akan bergantung pada kerja sama tiga gerakan utama (Syiah, Sunni, dan Kurdi) serta pengelolaan yang cerdas terkait isu penarikan pasukan asing.
Salah satu tujuan utama program Syiah adalah penarikan pasukan asing, terutama pasukan Amerika, dari Irak. Bersama Syiah, gerakan nasionalis dan keagamaan di Irak juga mempertimbangkan penarikan pasukan Amerika sebagai prioritas dalam rencana mereka. Penarikan pasukan Amerika dari Irak penting bagi gerakan politik di negara ini karena dianggap sebagai simbol kemerdekaan dan kedaulatan nasional, memengaruhi stabilitas internal dan legitimasi pemerintah, serta berdampak langsung pada hubungan regional dan internasional Irak.
Perwakilan parlemen dan kelompok politik telah menekankan bahwa tentara Irak dan pasukan rakyat (Al-Hashd Al-Shaabi) memiliki kemampuan penuh untuk menjamin keamanan negara dan tidak diperlukan kehadiran asing. Penarikan pasukan Amerika Serikat dianggap sebagai kebutuhan nasional untuk mengonsolidasikan kemerdekaan politik Irak.
