AUTENTIKWOMAN.Com- Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua hakim Mahkamah Pidana Internasional pada Kamis, 18 Desember, setelah mereka menolak upaya Israel untuk menutup penyelidikan kejahatan perang di Gaza.
Hakim yang baru-baru ini menjadi sasaran Amerika Serikat adalah Gocha Lordkipanidze, mantan menteri kehakiman Georgia, dan Ordenebalsorn Damdin, seorang hakim dari Mongolia. Menurut sanksi tersebut, hakim yang dikenai sanksi tidak akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat dan aset atau transaksi keuangan apa pun yang terkait dengan mereka di negara tersebut akan dihentikan. Lordkipanidze sebelumnya bekerja sebagai profesor tamu di Universitas Columbia di New York.
Mahkamah Pidana Internasional, yang bermarkas di Den Haag, Belanda, mengumumkan dalam tanggapan resminya bahwa mereka “sangat menolak” sanksi baru tersebut. Mahkamah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan tersebut merupakan “serangan nyata terhadap independensi lembaga peradilan yang tidak memihak.”
Namun, Israel menyambut baik langkah AS tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memuji rekan sejawatnya dari Amerika dalam sebuah pesan di platform media sosial X, menyebut langkah tersebut sebagai “sikap yang jelas dan bermoral.”
Langkah ini menjadikan jumlah hakim International Criminal Court (ICC) yang dikenai sanksi oleh pemerintahan Trump menjadi setidaknya delapan orang. Setidaknya tiga jaksa, termasuk kepala jaksa pengadilan, Karim Khan, juga termasuk dalam daftar sanksi.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada hakim dan jaksa lain yang terlibat dalam kasus tersebut, secara eksplisit mengaitkan sanksi baru tersebut dengan pemungutan suara pengadilan pada hari Senin, 15 Desember, di mana kedua hakim tersebut bergabung dengan mayoritas dalam mempertahankan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Rubio mengklaim bahwa ICC terus terlibat dalam kegiatan politik melawan Israel dan telah menetapkan preseden berbahaya bagi semua negara. Ia memihak kejahatan rezim Israel dan menambahkan: “Kami tidak akan mentolerir ICC menyalahgunakan posisinya dan secara keliru menargetkan warga Amerika dan Israel.” Terlepas dari status hukum ICC, Menteri Luar Negeri AS memperingatkan: “Kami akan terus menanggapi secara signifikan dan dengan kekuatan konkret terhadap tindakan dan pelanggaran ICC.”
Putusan setebal 44 halaman yang dikeluarkan pada hari Senin menyetujui keputusan untuk melanjutkan penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza. Baik Benjamin Netanyahu maupun Yoav Gallant menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama serangan tanpa henti Israel terhadap wilayah Palestina.
Yang penting, sanksi baru AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional telah menuai reaksi negatif dari beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Spanyol, Belanda, dan Denmark.
Sanksi baru AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat sebagai salah satu tanda terpenting konfrontasi antara Amerika Serikat dan lembaga-lembaga global. Langkah ini tidak hanya dilihat sebagai tekanan politik terhadap lembaga independen, tetapi juga secara jelas menunjukkan tantangan Washington terhadap aturan dan regulasi internasional. Alasan di balik langkah ini dapat diteliti dalam beberapa bidang utama.
Pertama, Amerika Serikat selalu peka terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Negara ini bukan pihak dalam Statuta Roma dan sejak awal telah berupaya melindungi kekuatan militer dan politiknya dari kemungkinan penuntutan oleh Mahkamah. Setiap investigasi atau tindakan oleh Mahkamah terhadap warga negara Amerika atau sekutu dekat Washington, terutama dalam konteks perang dan operasi militer, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional oleh AS. Oleh karena itu, sanksi dapat dilihat sebagai respons untuk mencegah Mahkamah terlibat dalam kasus-kasus yang dapat menyebabkan pertanggungjawaban pejabat Amerika.
Kedua, tindakan ini berakar pada kebijakan luar negeri AS, yang seringkali didasarkan pada upaya mempertahankan superioritas dan menghindari pembatasan internasional. Washington menerima lembaga-lembaga yang bertindak untuk kepentingannya, tetapi ketika lembaga-lembaga ini bertindak secara independen dan di luar kerangka kebijakan AS, mereka menghadapi tekanan dan sanksi. Sebagai lembaga independen, Mahkamah Pidana Internasional dapat menyelidiki kasus-kasus yang bertentangan dengan kebijakan AS, termasuk masalah Palestina atau Afghanistan. Independensi inilah yang menjadi alasan utama sikap keras AS terhadap lembaga ini.
Ketiga, sanksi tersebut memiliki pesan politik yang jelas. Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada negara lain dan lembaga internasional bahwa setiap tindakan yang merugikan kepentingannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Pesan ini disampaikan tidak hanya kepada Mahkamah, tetapi juga kepada organisasi lain, agar mereka menahan diri untuk tidak terlibat dalam kasus-kasus yang dapat merugikan Washington. Bahkan, sanksi ini merupakan bagian dari strategi pencegahan AS di bidang hukum internasional.
Keempat, tindakan ini juga merupakan cerminan dari kekhawatiran domestik di Amerika Serikat. Dalam iklim politik negara ini, menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat sebagai kelemahan atau kemunduran. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah, pemerintahan Trump, tanpa disadari, mengirimkan pesan baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri: membela kekuatan dan kebijakannya terhadap setiap penuntutan internasional.
Singkatnya, sanksi baru AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional harus dianggap sebagai serangan nyata terhadap hukum dan lembaga global. Tindakan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersedia melanggar bahkan prinsip-prinsip dasar keadilan internasional untuk melindungi kepentingan dan kekebalannya. Pendekatan seperti itu tidak hanya merusak kredibilitas Mahkamah, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi tatanan hukum global.
