AUTENTIKWOMAN.Com-Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja dengan benar untuk rakyat.
Dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu 5 Fabruari 2025, Prabowo kembali menegaskan akan menindak menteri yang tidak berubah meski sudah berulang kali diberikan peringatan.
“Siapa yang bandel, siapa yang ‘ndablek’, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” katanya.
Selepas acara, Prabowo kembali menegaskan kepada awak media apabila dirinya akan menyingkirkan Menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Hal itu juga dia sampaikan menjawab peluang adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” pungkasnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang berbau sinyal reshuffle kabinet merupakan peringatan bagi para menteri. Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dasco menuturkan, pada prinsipnya, Prabowo yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya.
Kata dia, para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
“Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ucapnya.
“Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” terang Dasco.
Dasco mengingatkan bahwa semua anggota kabinet membuat dan menandatangani pakta integritas sebelum ditunjuk sebagai menteri atau wamen.
“Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” pungkasnya.
