AUTENTIKWOMAN.Com– Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 25 Juni 2025 sebesar Rp9.138,05 triliun, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp9.177,48 triliun. Meski begitu, posisi utang pemerintah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2024 yang hanya sebesar Rp8.813,16 triliun.
“Jadi, utang kita pada posisi Juni, total outstanding-nya 9.138 triliun, pinjamannya Rp1.150 triliun dan SBN-nya (Surat Berharga Negara) Rp7.908 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, dalam Media Gathering APBN 2026 di Novotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Jika dirinci, posisi utang pemerintah per Juni tersebut terdiri dari pinjaman yang mencapai Rp1.157,18 triliun atau 12,7 persen dari total utang pemerintah. Adapun posisi pinjaman luar negeri pada periode tersebut tercatat sebesar Rp1.108,17 triliun, dan Rp49,01 triliun merupakan pinjaman dalam negeri.
“Untuk pinjaman, kita punya pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri, kadang berasal dari bilateral. Bilateral itu dari negara-negara mitra. Misalnya dari Jepang itu dari JICA (Japan International Cooperation Agency), dari Jerman itu melalui KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), itu kan agensi dari masing-masing negara untuk penyaluran pinjaman ataupun bantuan luar negeri,” beber Suminto.
Kemudian ada pula pinjaman luar negeri yang berbentuk multilateral seperti melalui Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank), dan lain sebagainya. Ada pula pinjaman komersial yang didapat dari bank-bank luar negeri seperti Standard Chartered, JP Morgan, BNP Paribas, dan sebagainya.
Pemerintah juga dimungkinkan mendapatkan pinjaman komersial dari bank di Indonesia yang memiliki kantor di luar negeri, seperti dari kantor cabang BNI di New York, kantor cabang Bank Mandiri di London, dan lain-lain.
“Kemudian, dari pinjaman dalam negeri, pinjaman dalam negeri relatively small, dari bank-bank Himbara ataupun BPD. Pinjaman dalam negeri masih dari bank yang dimiliki pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sejauh ini, dari pinjaman dalam negeri itu belum dari bank swasta,” ujar Suminto.
Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) yang telah diterbitkan pemerintah sampai Juni kemarin mencapai Rp7.980,87 triliun. Dari total obligasi pemerintah tersebut, Rp6.484,12 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah dan Rp1.496,75 triliun dalam valuta asing (valas).
“SBN valas, sekarang kita punya denominasi US dolar, euro, Japanese Yen, dan Australian dollar. InsyaAllah di kuartal IV ini kita mempertimbangkan untuk menerbitkan Dimsum Bond dalam Renminbi (Yuan),” tandas Suminto.
