AUTENTIKWOMAN.Com– Ketua Parlemen Republik Islam Iran menilai surat Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Federasi Rusia, dan Republik Rakyat Cina kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan sebagai simbol solidaritas strategis ketiga negara kuat.
Dia mengatakan dengan berakhirnya Resolusi 2231, misi pelaporan Direktur Jenderal IAEA terkait verifikasi dan pemantauan pelaksanaan program nuklir Iran telah berakhir.
Menurut laporan IRNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran mengatakan di sidang terbuka Parlemen Iran hari Minggu (26/10),
“Hari ini adalah kesempatan untuk membahas langkah-langkah diplomatik Republik Islam Iran yang solid. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan pencapaian penting dan berpengaruh di bidang politik luar negeri Republik Islam Iran, yang merupakan hasil dari perlawanan dan kemajuan rakyat Iran selama bertahun-tahun melawan tekanan dan sanksi yang represif,” ujarnya, Minggu, 26 Oktober 2025.
Menurut dia, surat dari Kementerian Luar Negeri Iran, Rusia, dan Cina kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan merupakan simbol solidaritas strategis ketiga kekuatan besar ini, yang dengan jelas menyatakan bahwa upaya ketiga negara Eropa untuk mengaktifkan mekanisme yang disebut Snapback pada dasarnya tidak memiliki validitas hukum.
Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan paragraf 8 Resolusi 2231, semua pembatasan dan persyaratan resolusi ini telah berakhir, pencabutan semua resolusi sebelumnya berlanjut, dan dengan penerimaan resmi hak pengayaan, berkas nuklir Iran telah dihapus dari agenda Dewan Keamanan.
“Sebagai kelanjutan dari pendekatan cerdas ini, para duta besar dan wakil tetap ketiga negara di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengirimkan surat bersama kepada Direktur Jenderal IAEA mengenai ilegalitas pengaktifan Snapback dan menyatakan bahwa dengan berakhirnya Resolusi 2231, misi pelaporan Direktur Jenderal IAEA mengenai verifikasi dan pemantauan pelaksanaan program nuklir Iran telah berakhir,” ujar Ghalibaf.
Ketua Parlemen Iran menegaskan IAEA berkewajiban untuk mematuhi resolusi Dewan Gubernur pada bulan Desember 2015, alih-alih mengikuti interpretasi sepihak Barat.
“Dua surat bersama ini bukan hanya merupakan kemenangan hukum bagi Iran, tetapi juga bukti perubahan parameter kekuatan global dan sistem global akan terbagi menjadi dua dalam penerapan resolusi PBB,” pungkas Ghalibaf.
