AUTENTIKWOMAN.Com– Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Dalam hal anggaran, Dadan mengatakan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Dadan menyampaikan bahwa di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.
“Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Oktober 2025.
Adapun untuk tahun depan, Dadan membeberkan bahwa BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
Dengan demikian, lanjutnya, total dukungan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026.
Dia merincikan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” imbuhnya.
Dadan menuturkan bahwa pemerintah juga memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih dan lulusan perguruan tinggi.
Dadan menyebut SDM dalam program MBG adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin setiap dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).
Selain itu, Dadan menyampaikan bahwa infrastruktur juga merupakan kunci dalam membangun program MBG, terutama pembangunan gedung-gedung SPPG.
Dia mengatakan bahwa mulanya, proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun, tambah dia, karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, maka pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.
BGN mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, maka dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Di sisi lain, hingga saat ini, menurut data BGN, telah berdiri 11.504 SPPG di Indonesia yang seluruhnya merupakan hasil kolaborasi seluruh mitra.
Dadan menambahkan bahwa saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi, dan sisanya masih tahap verifikasi. “Kami targetkan di akhir tahun ini 25.400 di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil,” pungkasnya.
