AUTENTIKWOMAN.Com– Tekanan terhadap Uni Eropa semakin meningkat di tengah genosida Gaza dan pelanggaran HAM sistemik.
Kemarahan dari Dalam
Lebih dari 350 mantan pejabat tinggi Eropa, termasuk menteri, duta besar, dan kepala lembaga di bawah Uni Eropa, menandatangani petisi yang menuntut penangguhan Perjanjian Kemitraan antara UE dan rezim Zionis.
Ini bukan suara dari luar. Ini adalah tokoh-tokoh yang pernah mengabdi pada birokrasi Brussel, yang kini berbalik menekan kebijakan yang mereka anggap munafik.
Pelanggaran Serius HAM Menjadi Pemicu
Petisi tersebut diajukan sebagai respons langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang parah oleh Israel terhadap bangsa Palestina.
Beberapa poin yang disorot:
– Kelanjutan pendudukan di wilayah Palestina
– Aktivitas pemukiman Zionis yang melanggar hukum internasional
– Kekerasan terhadap warga sipil Palestina
– Memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza
“Bertentangan dengan Prinsip UE”
Dalam petisi itu, mereka menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan Israel bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip UE tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki tanggung jawab hukum dan moral,” tegas para penandatangan.
Mereka tidak hanya meminta simbolisme. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik yang selama ini dikeluarkan Brussel.
Hentikan Standar Ganda
Para mantan pejabat juga secara blak-blakan menyerukan pengakhiran standar ganda dalam menangani pelanggaran internasional.
Ini adalah kritik terselubung terhadap posisi Eropa yang selama ini lebih lunak terhadap Israel dibandingkan negara lain yang melakukan pelanggaran serupa.
Tekanan yang Terus Meningkat
Petisi ini muncul di tengah escalasi tekanan Eropa untuk mengevaluasi ulang hubungan UE dengan rezim Zionis. Perang di Gaza dan agresi ke Lebanon serta Iran telah membuat banyak negara Eropa mulai mempertanyakan apakah kemitraan dengan Israel masih sejalan dengan nilai-nilai yang mereka klaim junjung tinggi.
Dengan demikian, jika mantan pejabat tinggi Eropa sendiri yang angkat suara, maka bukan lagi sekadar “kritik dari aktivis”. Ini adalah pengingat bagi Brussel bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa selamanya bersandiwara.
Mereka yang dulu menjaga citra Eropa kini berkata, “Hentikan kemitraan ini. Atau jangan pernah lagi bicara soal HAM dan demokrasi.”
Sekarang, bola ada di tangan Ursula von der Leyen dan para pemimpin Eropa. Apakah mereka akan mendengar? Atau memilih bungkam seperti biasa?
