AUTENTIKWOMAN.Com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI.
Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.
Hal itu dikatakan Megawati Soekarnoputri dalam pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Dia menambahkan, pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno merupakan kado ulang tahun ke-52 PDIP.
“ Mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto karena HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati sembari terisak tangis.
“Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar.”
Putri sulung Bung Karno itu pun berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya tersebut tidak terjadi lagi.
“Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” ujar Megawati.
Keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI menegaskan, pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.
Guntur mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.
Untuk informasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya melakukan penyerahan surat pimpinan MPR tentang dicabutnya TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967.
Acara itu digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2024.
“Acara silaturahmi kebangsaan MPR ini salah satunya terkait penyerahan surat pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS No 33/MPRS/1967,” ujar Plt Sekjen MPR Siti Fauziah membacakan pengantar surat.
Bamsoet menyampaikan pihaknya telah melakukan peninjauan dan menjawab surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai ini. Pimpinan MPR, kata Bamsoet, telah menjawabnya dengan sepakat mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII /MPRS/1967.
“Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden atas Gelar Pahlawan Nasional untuk Bung Karno, maka tuduhan yang tedapat dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tersebut telah gugur dan tidak terbukti,” imbuh dia.
Dalam acara tersebut, pimpinan MPR yang hadir, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Basarah. Sementara, dari keluarga Bung Karno, hadir Guruh Soekarnoputra dan Guntur Soekarnoputra.
Tampak jajaran elite PDIP juga turut hadir, yakni Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Adian Napitupulu, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Ketua DPP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
