AUTENTIKWOMAN.Com– Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan meski tengah menghadapi sejumlah kritik dan kasus keracunan. Perintah tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Dadan mengatakan Prabowo memerintahkan agar percepatan program MBG terus dilakukan.
“Saya tetap diperintahkan Presiden melakukan percepatan MBG karena masih banyak orang tua yang menantikan kapan menerima MBG. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
Dadan menuturkan, selain evaluasi tata kelola, BGN juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan memulihkan trauma penerima manfaat yang terdampak kasus keracunan.
“Oleh karena itu, SPPG yang bersangkutan, baik Kepala SPPG dan mitranya agar melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti, ada orang tua yang khawatir. Setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu dan tergores,” ujar Dadan.
Dia memastikan seluruh biaya pengobatan anak-anak korban keracunan MBG akan ditanggung BGN. Pemerintah daerah juga dapat mengklaim pembiayaan ke asuransi atau BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Dadan menegaskan setiap dapur MBG yang dikelola SPPG wajib memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sertifikat tersebut harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bukti penerapan manajemen keamanan pangan.
“Kita sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan HACCP, ini lebih banyak arahnya nanti ke keamanan pangan, dan kita nanti tentu saja akan kerja sama dengan lembaga yang memang berwenang terkait dengan sertifikasi HACCP ini. Yang pasti sudah diakreditasi oleh KAN dan bukan BGN yang sertifikasi,”ucapnya.
Selain HACCP, tambah Dadan, setiap dapur MBG juga diwajibkan melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.
BGN telah menghentikan sementara sejumlah SPPG yang terbukti mengalami insiden keamanan pangan. Langkah ini dilakukan sembari menunggu investigasi dan analisis penyebab keracunan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebut akan melakukan pemantauan ketat terhadap efektivitas program MBG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengawasan dilakukan dengan survei gizi nasional dan pengecekan berkala.
“Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap enam bulan, para peserta atau penerima manfaat gizinya (Kepala Badan Gizi Nasional) Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data Cek Kesehatan Gratisnya anak-anak sekolah,” ujarnya.
Budi menjelaskan bahwa sebelumnya survei gizi nasional hanya dilakukan setahun sekali. Namun kini, untuk mendukung program MBG, survei akan diperluas hingga mencakup anak-anak sekolah usia di atas lima tahun.
Langkah ini, tambah Budi, memungkinkan pemerintah memantau perkembangan status gizi anak-anak penerima manfaat secara lebih rinci dan menyeluruh.
