AUTENTIKWOMAN.Com– Meskipun Amerika Serikat telah menciptakan krisis dan melanjutkan kebijakan intervensionisnya di Irak, rakyatnya, khususnya generasi muda, tetap mendukung kelompok rakyat dan perlawanan.
Pemilu parlemen Irak, yang dianggap sebagai peristiwa politik terpenting di negara itu, akan diselenggarakan pada 11 November 2025. Dalam pemilu ini, nasib 329 kursi di parlemen Irak akan ditentukan.
Pemuda Irak akan memainkan peran penting dalam percaturan politik mendatang. Generasi ini, yang paling banyak menyuarakan protes terhadap inefisiensi pemerintah di berbagai bidang seperti layanan publik, ketenagakerjaan, dan pemberantasan korupsi, dikenal sebagai kekuatan berpengaruh dalam pemilu mendatang.
Dilansir dari Pars Today, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah berupaya mengembangkan pengaruh lunaknya di kalangan generasi muda Irak dengan mendirikan berbagai pusat pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan non-pemerintah.
Di tingkat ekonomi, dengan menyediakan platform pendidikan dan keterampilan, Washington sebenarnya sedang membuka jalan bagi pengaruh perusahaan-perusahaan Amerika dan memperluas pasar barang-barangnya di Irak.
Di tingkat politik, tujuan yang lebih mendalam juga sedang dikejar seperti mendidik generasi baru pemimpin dan elit politik yang nilai, sikap, dan kepentingannya selaras dengan model Amerika.
Tommy Pigott, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS sebelumnya mengatakan, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, dalam percakapan dengan Mohammad Shia’ Al-Sudani, Perdana Menteri Irak menyerukan pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan di negara itu dan mengklaim bahwa mereka merupakan ancaman bagi kepentingan Washington-Baghdad.
Bertentangan dengan tindakan AS yang menciptakan krisis di kawasan untuk menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan, para pemimpin kelompok perlawanan di Irak secara eksplisit menentang setiap permintaan untuk menyerahkan senjata, dan menyebutnya sebagai “tuntutan Zionis-Amerika”.
Para pemimpin kelompok perlawanan menganggap senjata mereka sebagai amanah yang mereka gunakan untuk membela negara dan tempat-tempat suci ketika tentara Irak dikalahkan oleh ISIS.
Terlepas dari tindakan intervensionis otoritas AS, rakyat, terutama generasi muda Irak, mendukung kelompok-kelompok perlawanan. Bersama rakyat, politisi independen Irak juga menekankan penarikan pasukan Amerika dari Irak.
Aktivitas massa di Irak telah meningkat secara signifikan menjelang periode pemilu. Gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) mengadakan rapat umum di Baghdad, di mana para pendukung gerakan ini menekankan tuntutan mereka terkait perlunya pengesahan undang-undang yang mendukung kelompok populer Hashd Al-Shaabi.
Para kandidat elektoral Gerakan Hak Asasi Manusia, merujuk pada penolakan gerakan ini untuk membuka pintu budaya dan ekonomi Irak bagi program-program asing, menekankan bahwa musuh-musuh Irak sedang berusaha mempermainkan nasib negara ini.
Pimpinan Gerakan Hak Asasi Manusia adalah Hossein Moanes yang selalu dikenal sebagai pendukung perlawanan dan gerakan populer Hashd Al-Shaabi.
Sikap intervensionis para pejabat Amerika terhadap kelompok-kelompok perlawanan muncul ketika Parlemen Irak mengesahkan undang-undang untuk mendukung pasukan Hashd Al-Shaabi pada tahun 2016.
Dengan disahkannya undang-undang ini, Hashd Al-Shaabi resmi menjadi badan hukum dan dapat beroperasi di bawah pengawasan Dewan Tinggi Keamanan Nasional Irak.
Generasi muda Irak, terutama setelah mengalami pendudukan dan campur tangan asing, sedang mencari identitas nasional yang independen. Dukungan terhadap kelompok perlawanan juga dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap pengaruh asing.
Banyak pemuda Irak memandang campur tangan Amerika sebagai penyebab ketidakstabilan politik dan korupsi, dan melihat dukungan terhadap perlawanan sebagai reaksi terhadap situasi ini.
Di sisi lain, kelompok-kelompok seperti Hashd Al-Shaabi bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga aktor politik dan sosial yang telah memberikan layanan kepada rakyat Irak di daerah-daerah tertinggal.
Kehadiran sosial ini telah menciptakan ikatan emosional dengan rakyat. Menjelang pemilu, kelompok-kelompok ini menarik minat kaum muda dengan slogan-slogan antikorupsi dan kemerdekaan.
Dukungan pemuda Irak terhadap kelompok-kelompok perlawanan bukan hanya reaksi terhadap campur tangan asing dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah Barat, tetapi juga berakar pada pengalaman nyata keamanan, identitas nasional, dan kehadiran sosial kelompok-kelompok ini.
Generasi muda Irak, terlepas dari tekanan internasional, sedang mencari kemerdekaan, keadilan, dan rekonstruksi negara berdasarkan nilai-nilai nasional dan Islam.
Dukungan generasi muda Irak terhadap kelompok perlawanan ini menunjukkan transformasi sosial mendalam yang tidak dapat diabaikan oleh politisi dalam negeri, warga Amerika, dan warga Barat.
