AUTENTIKWOMAN.Com– Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa Piagam PBB telah diuji secara serius akibat tindakan agresif dan penyalahgunaan politik terhadap mekanismenya.
Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB mengatakan, dewan keamanan harus memenuhi tanggung jawabnya secara imparsial, efektif, dan tanpa pendekatan selektif.
“Tidak ada satu anggota pun, meskipun berkuasa, yang boleh menyalahgunakan atau memanipulasi lembaga ini untuk tujuan politik atau sepihak,” kata Iravani, Jumat kemarin.
Iravani menambahkan, hari ini, Piagam PBB, yang merupakan dasar hukum internasional dan multilateralisme, sedang diuji secara serius oleh berlanjutnya tindakan agresi, impunitas, dan penyalahgunaan politik terhadap mekanismenya.
“Di antara semua ini, dua contoh mengerikan yang memerlukan perhatian khusus Dewan Keamanan. Pertama, tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara-negara di kawasan, termasuk negara saya. “
Dia melanjutkan, pada tanggal 13 Juni 2025, rezim Zionis, dengan dukungan dan partisipasi langsung Amerika Serikat, melancarkan perang skala besar terhadap Republik Islam Iran tanpa provokasi sebelumnya.
Kebungkaman Dewan Keamanan yang terus berlanjut dan kegagalan untuk menanggapi pelanggaran mengerikan ini tidak hanya membuat para agresor semakin berani, tetapi juga sangat melemahkan fondasi Piagam PBB.
Kedua, tambah Iravani, yang sama mengkhawatirkannya, adalah penyalahgunaan wewenang Dewan Keamanan secara sengaja oleh tiga negara Eropa anggota JCPOA, yang bertindak di bawah tekanan dan arahan Amerika Serikat.
Upaya mereka yang gagal untuk mengaktifkan apa yang disebut mekanisme Snapback berdasarkan resolusi 2231 (2015), merupakan tindakan tidak berdasar dan ilegal untuk menerapkan kembali resolusi sanksi yang telah kedaluwarsa terhadap Iran, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap proses hukum dan bertentangan dengan isi dan semangat kedua dokumen, resolusi 2231 dan JCPOA.
“Tindakan politis dan bias ini, telah ditolak tegas oleh sejumlah anggota Dewan, termasuk dua anggota tetapnya, serta komunitas internasional yang lebih luas, khususnya 121 negara anggota Gerakan Non-Blok, tidak memiliki validitas hukum apa pun dan oleh karena itu batal demi hukum,” sambung Dubes Iran di PBB.
Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB menyatakan, dalam situasi seperti ini, terkikisnya kepercayaan terhadap PBB bukan disebabkan oleh prinsip-prinsipnya, melainkan oleh ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip itu secara jujur dan imparsial.
Ketika agresi dibiarkan begitu saja dan unilateralisme menggantikan dialog dan multilateralisme, Piagam PBB kehilangan maknanya dan kredibilitas Dewan Keamanan pun terguncang.
Dia menuturkan, untuk membangun kembali kepercayaan, negara-negara anggota PBB harus menegaskan kembali keutamaan Piagam dan berkomitmen kembali pada multilateralisme sejati yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan supremasi hukum.
“Dewan Keamanan, khususnya, harus memenuhi tanggung jawab utamanya secara imparsial, efektif, dan tanpa pendekatan selektif, memastikan bahwa tidak ada anggota, meskipun berkuasa, yang dapat menyalahgunakan atau memanipulasi lembaga ini untuk tujuan politik atau sepihak,” pungkas Amir Saeed Iravani.
