AUTENTIKWOMAN.Com– “Banrehi (Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia) akan mendesain big data rempah, herbal dan jamu itu “ke dalam” dan “ke luar” dengan tampilan realtime. Dengan begitu, secara geopolitik dan geoekonomi, rempah/herbal/jamu akan jadi senjata andalan kita yang mengatur tata niaga semesta,” demikian disampaikan Rian sebagai peserta dialog.
Ya. Selasa siang, 16 September 2025, langkah Banrehi kembali terhenti di salah satu gedung penting republik ini. Setelah sebelumnya berkunjung ke berbagai kementerian dan lembaga, kini giliran Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjadi rumah persinggahan roadshow tim perumus Banrehi.
Di lantai 4 Gedung A, tepatnya di Ruang Rapat Biro Perencanaan Kementan, diskusi dimulai. Suasana hangat namun penuh konsentrasi. Dari pihak Banrehi, hadir sejumlah nama penting: Prof. Yudhie Haryono sebagai ketua tim, bersama Asy’ari Muchtar, Riskal Arief, Rian Prasetio, Dr. Agus Rizal, Dedi Setiadi, Yaya Sunaryo, Firdaus, dan Irma Syuryani.
Sementara itu, dari Kementan hadir jajaran gabungan beberapa direktorat dan biro: Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan, Biro Perencanaan, serta Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
Pertemuan dipandu langsung oleh Aris Sasongko dari Biro Perencanaan. Sesi dibuka dengan perkenalan, lalu berlanjut pada presentasi dari Riskal Arief. Dalam paparannya, dia menegaskan kembali misi besar Banrehi: merebut kembali narasi rempah dan herbal Nusantara, membawanya ke pentas dunia, sekaligus merealisasikan gagasan tentang peradaban rempah Indonesia.
Dukungan Kementan
Yang menarik, sambutan Kementan kali ini terasa begitu menggembirakan. Meski selama ini kementerian fokus pada program swasembada pangan—prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo—bukan berarti sektor rempah dan herbal diabaikan begitu saja.
Lada, pala, cengkeh, dan vanili masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025. Empat komoditas ini tetap mendapat perhatian khusus dalam bentuk pembinaan, pendataan, riset, hingga inovasi. Artinya, pintu perhatian negara terhadap rempah dan herbal tidak pernah benar-benar tertutup, meski porsinya masih terbatas.
Lebih jauh lagi, Kementan juga tergabung dalam Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dan melibatkan kementerian serta lembaga lain seperti Kemenkes, Kemenperin, BRIN, dan BPOM.
Kehadiran Satgas ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk herbal agar kelak dapat mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Sinergi, bukan kompetisi
Diskusi berlangsung akrab. Tim Kementan bahkan berbagi data dan wawasan mengenai rempah dan herbal yang mereka miliki, sebuah masukan berharga bagi Banrehi dalam merumuskan strategi kebijakan ke depan.
Menanggapi hal ini, Tim Banrehi menegaskan kembali posisinya: Banrehi hadir bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah. Banrehi ingin menguatkan peran Kementan, membantu mempercepat lahirnya kebijakan dan program yang memberi ruang lebih luas bagi rempah dan herbal Nusantara.
Sinergi inilah yang akan menjadi energi besar untuk membangun peradaban rempah dan herbal Indonesia, dari ladang-ladang rakyat hingga ke panggung dunia. Dengan sinergi di dalam mengelola rempah dan herbal, diperkirakan kita bisa memanen Rp750 triliun setiap tahunnya dan menyerap 7 juta tenaga kerja baru.
Harapan ke depan
Pertemuan itu berakhir dengan senyum dan jabat tangan hangat. Ada keyakinan baru yang lahir: bahwa masa depan rempah Nusantara bisa dibangun dengan fondasi sinergi, bukan dengan jalan sendiri-sendiri.
Banrehi membawa misi sejarah: menghidupkan kembali kejayaan rempah Nusantara, bukan sekadar sebagai komoditas, tetapi sebagai identitas dan kekuatan bangsa. Sementara Kementan tetap menjadi garda terdepan yang mengawal sektor pertanian Indonesia.
Hari itu, di ruang rapat yang sederhana di bilangan Ragunan, sebuah janji kolaborasi terpatrikan (terlekat erat) menjaga warisan, membangun masa depan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi Santoso melakukan pertemuan dengan Pengurus Badan Nasional Rempah dan Herbal Idonesia (Banrehi) yang berlangsung di Kantor Kemendag Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Kunjungan Pengurus Banrehi dalam rangka memohon arahan dan menyampaikan rencana pembentukan Banrehi.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengapresiasi maksud dan tujuan Banrehi yang berkomitmen penuh untuk menciptakan tata kelola rempah dan herbal yang berkelanjutan dan inovatif. Namun demikian, terkait dengan pembentukan badan baru sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) perlu memperhatikan dan menganalisa kembali urgensi terhadap kebutuhan dan kepentingan nasional, serta relevansi terhadap prioritas pembangunan.
Mendag Budi juga menambahkan bahwa tim perumus pembentukan Banrehi diharapkan dapat secara intensif berkoordinasi dan berdiskusi dengan pemangku kepentingan lain seperti K/L teknis sebagai pembina komoditi rempah dan herbal.
Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi ; Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Wijayanto, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer, Miftah Farid; Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Rifan Ardianto.
.
