JAKARTA, AUTENTIKWOMAN.Com-Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan meskipun perlu penyesuaian dan penyelesaian waktu karena mempertimbangkan program prioritas lainnya di pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming Raka. Lalu, apakah proyek IKN akan mangkrak seperti kasus Hambalang?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menekankan, penyesuaian timeline tidak akan memberi dampak signifikan bagi keberlangsungan proyek IKN. Dia optimistis, proyek ibu kota baru itu masih akan selesai tepat waktu yakni pada 2045.
“Oh nggak (mengganggu target 2045). Kalau itu nggak. Tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya (tepat waktu),” kata Diana, Jumat, 15 November 2024.
Diana melanjutkan proyek-proyek prioritas Kementerian PU saat ini tengah berfokus pada proyek quick wins, utamanya untuk mengejar target swasembada pangan dan energi. Untuk swasembada pangan sendiri perhatian utamanya tertuju pada sisi irigasi dan pengairan.
“Tadi pagi kan Pak Menteri menyampaikan kalau untuk air diserahkan kembali ke PU. Tapi kalau saprodinya itu kementan. Termasuk juga untuk penggarap sawahnya, petaninya,” jelas Diana.
Diana juga memastikan, IKN akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Komitmen ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penuntasan IKN.
“IKN ya lanjut. Lanjut sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo juga bahwa kita juga lanjut untuk IKN. Tetapi beliau fokus ada ini lain untuk swasembada pangan, energi, dan sebagainya. Kita tetap lanjut,” ujarnya.
Lebih lanjut untuk proyek-proyek prioritas Kementerian PU sendiri saat ini memilih fokus pada proyek quick wins, utamanya untuk mengejar target swasembada pangan dan energi. Untuk swasembada pangan sendiri perhatian utamanya tertuju pada sisi irigasi dan pengairan.
“Tadi pagi kan Pak Menteri menyampaikan kalau untuk air diserahkan kembali ke PU. Tapi kalau saprodinya itu kementan. Termasuk juga untuk penggarap sawahnya, petaninya,” terang Diana.
Diana berharap persoalan perlambatan proyek IKN, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.
“Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” tegas dia.
“Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana,” tukas Diana.
Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.
