AUTENTIKWOMAN.Com-Di tengah gencarnya Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan ikat pinggang anggaran, ternyata di sisi lainnya, angin segar berpihak pada proyek raksasa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat kucuran budget sebesar Rp48,8 trilun pada 21 Januari 2025 dan akan dilaporkan lebih lanjut pada sesi kedua rapat.
Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR membahas Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 Program kerja OIKN Tahun 2025, Rabu, 12 Februari 2025.
“Nanti akan kami laporkan program untuk keseluruhan di tahun 2025. Kalau efisiensi dari Dipa awal Rp6,395 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” kata Basuki.
Basuki melanjutkan, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.
Kata dia, efisiensi ini dilakukan kepada sejumlah pos anggaran, mulai dari perjalanan dinas, kajian, seminar, Focus Group Discussion (FGD), serta kegiatan seremonial hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun, pagu yang akan dibelanjakan Dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai Rp199 miliar,” ungkap Basuki di Kompleks Parlemen.
Dengan adanya efisiensi, lanjut dia, maka pagu anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan lainnya menjadi Rp5,042 triliun.
Tak sampai disitu, Basuki juga menambahkan, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta mendanai paket-paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal.
Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi irit bicara saat dimintai pendapat terkait anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Presiden Prabowo Subianto. Anggaran IKN diblokir setelah turun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Jokowi berpendapat,pemangkasan anggaran dan pemblokiran adalah wewenang pemerintah.
“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai menerima kedatangan politikus asal Nigeria, Peter Obi di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Februari 2025.
Jokowi tidak membantah bahwa dia sering berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, dia mengatakan, komunikasinya itu sekadar bertanya kabar dan bukan berkaitan dengan pekerjaan.
“Ya kadang-kadang (komunikasi dengan Kepala Otorita IKN), mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas? Keluarga gimana?’ Gitu aja,” ucap dia.
Jokowi menegaskan soal IKN itu merupakan urusan pemerintah. Dia pun tidak ingin ditarik-tarik soal itu.
“Itu (IKN) kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah,” pungkasnya.
