JAKARTA, AUTENTIKWOMAN.Com-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara disebut ditujukan agar sistem perpajakan dan cukai semakin baik.
“Ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” katanya.
Dia melanjutkan calon menteri kementerian tersebut adalah Anggito Abimanyu yang saat ini merupakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu. Anggito Abimanyu akan mendampingi Sri Mulyani pada periode 2024-2029, bersama dua Wamenkeu lain yaitu Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.
Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Kemudian dia melanjutkan studi master di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1990. Selanjutnya menyelesaikan jenjang doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.
“Saya kira beliau sebagai wakil menteri untuk sementara beliau diangkat jadi menteri menteri penerimaan negara,” kata Hashim.
Nantinya Anggito memiliki tugas untuk membuat program terkait perpajakan dan cukai. Salah satu masalah yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Anggito yaitu masalah kebocoran penerimaan pajak yang selama ini belum maksimal.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Keberadaan Badan Penerimaan Negara ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
“Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara,” jelas Hasan di Istana Negara pada Senin, 2 Desember-2024.
Hasan juga menyebut Kementerian Keuangan juga masih berjalan seperti biasa. “Jadi Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” sambungnya.
Prabowo Warisi Utang RI Rp 8.650 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap total utang pemerintah per akhir Oktober 2024 mencapai Rp 8.650 triliun, mengalami kenaikan Rp 87 triliun atau 1,02 persen dibanding posisi per akhir September 2024 sebesar Rp 8.473,90 triliun.
Walau demikian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman PDB adalah 60 persen.
Dari utang tersebut, rata-rata jatuh tempo utang pemerintah, atau average time maturity (ATM), tercatat cukup aman di angka 8,02 tahun. Selain itu 80,2 persen dari total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate), sementara 72,1 persen utang berdenominasi dalam rupiah, sehingga risiko tingkat bunga dan nilai tukar dinilai terkendali.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” ungkap Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa.
Dikutip dari laman dev.sv.ugm.ac.id, berikut karier perjalanan Anggito Abimanyu:
-Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM pada 2022-sekarang
-Dosen, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2018-sekarang
-Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Republik Indonesia pada 2017-2022
-Komisaris, BRI –Syaria, Indonesia pada 2015-2017
-Chief Economist, BRI, Indonesia pada 2014-2017. [2014 – 2017].
-Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Republik Indonesia pada 2012-2014.
-Direktur P2EB (Peneltian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada 2010-2012.
-Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2003-2010.
-Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.
-Research Fellow, World Bank, Washington DC pada 1992-1994.
-Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada 1988-2018.
