JAKARTA, AUTENTIKWOMAN.Com-Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani menyuarakan isu kemiskinan dan kelaparan dalam forum internasional G20. Pesan keduanya dinilai penting untuk mengatasi tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Prabowo dalam KTT G20 di Brasil menyinggung soal isu kelaparan, kemiskinan, dan ketegangan dunia akibat kondisi geopolitik yang masih bergejolak. Dia menyebut masih ada 25 persen anak-anak di Indonesia kelaparan setiap harinya.
Prabowo mengatakan mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital bagi Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu percaya pendidikan adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga anggaran negara diprioritaskan untuk pendidikan.
Kata dia, program makan bergizi gratis dapat menyelesaikan masalah kelaparan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pesan Puan di forum P20 tentang tantangan besar dalam pencapaian SDGs, termasuk ketegangan geopolitik, kelaparan, kesenjangan, dan krisis iklim.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sesi diskusi di P20, Puan menyebutkan 700 juta orang atau 8,5 persen populasi global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dia mendorong parlemen G20 untuk memobilisasi sumber daya keuangan, termasuk dari sektor swasta, guna menangani prioritas pembangunan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
“Banyak negara berkembang menderita karena beban utang yang sangat besar. Komitmen untuk mencapai seluruh agenda pembangunan pada tahun 2030 telah dirusak oleh berbagai kejadian yang tidak menguntungkan,” ujar Puan di forum P20 beberapa waktu lalu.
Puan menyoroti ketegangan geopolitik dan persaingan antar negara telah mengalihkan perhatian dari masyarakat miskin. Pada tahun 2023, pengeluaran militer global mencapai US$ 2,4 triliun atau 2,3 persen PDB global, sedangkan bantuan pembangunan resmi (ODA) hanya US$ 223,7 miliar, kurang dari 10 persen belanja militer.
Puan mempertanyakan dampak besar yang bisa terjadi jika dunia mengalokasikan 50 persen belanja militer global, sekitar US$ 1,2 triliun setiap tahun hingga 2030, untuk membantu masyarakat miskin.
“Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara, guna menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Ini berlaku untuk semua, baik negara besar dan kecil.
“Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai,” tutur Puan.
Puan mengatakan negara-negara G20 harus berani memimpin dengan memberikan contoh dalam memperbaiki fokus dan prioritas dunia, sekaligus menangani berbagai krisis global yang membutuhkan perhatian bersama.
“Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan,” tukas pemimpin P20 ke-8 tahun 2022 tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk 20 persen terkaya di Indonesia menyumbang 46,71 persen terhadap total pengeluaran, naik hampir satu poin persentase dibandingkan September 2022. Sebaliknya, sumbangan dari kelompok 40 persen menengah dan 40 persen terbawah turun. Secara spasial, ketimpangan di hampir seluruh wilayah Indonesia meningkat kecuali di Maluku dan Papua yang justru turun. Sementara kenaikan tertinggi terjadi di pulau Jawa sebesar 0,09 poin dan Sulawesi 0,08 poin.
Meski demikian, kondisi Maret 2023 masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah berdasarkan ukuran Bank Dunia. Ini karena porsi pengeluaran masyarakat 40persen termiskin masih di atas 17 persen. Ringkat ketimpangan di perkotaan masuk kategori sedang dari sebelumnya rendah karena porsi pengeluaran penduduk termiskin menyusut menjadi 16,99 persen.
Untuk diketahui, Brasil memegang keketuaan G20 tahun ini. Puan menyampaikan isu kemiskinan dan kelaparan dalam forum G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10, yang merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan agenda prioritas Presidensi G20 Brasil 2024 pada pertemuan bersama (joint meeting) jalur Sherpa (Sherpa Track) dan jalur Keuangan (Finance Track) G20 di Brasil.
Kali ini G20 menghadirkan Uni Afrika yang diterima sebagai anggota permanen baru dalam G20 sebagai hasil kesepakatan dalam Presidensi G20 India 2023. Sebagai informasi, jalur Sherpa mewakili Pemerintah dalam pembahasan ekonomi sektor riil, sosial dan lingkungan seperti perdagangan dan investasi, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, energi, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pertanian, anti-korupsi. Sedangkan jalur keuangan mewakili pembahasan sektor fiskal, keuangan, dan moneter.
Presiden Lula dalam pernyataannya menegaskan ajakannya untuk mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan yang meningkat pasca pandemi akibat terbatasnya akses makanan dan nutrisi. Presiden Lula juga menyinggung situasi dunia saat ini yang mengalami peningkatan konflik, khususnya perang Israel-Palestina yang menimbulkan banyak korban sipil dan secara tegas mengatakan Brasil akan mengupayakan gencatan senjata secara permanen, penyaluran bantuan kemanusian, dan mendesak penyelesaian melalui two-state solution.
Presiden Lula mengajak G20 mengambil tindakan nyata dalam tiga prioritas Presidensi G20 Brasil. Terkait situasi tatanan dunia, Presiden Lula menyinggung bahwa lima negara saja tidak cukup mewakili kepentingan global dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena hanya merepresentasikan kepentingan 2,5 persen dunia.
Dengan dinamika tantangan dunia saat ini, keterwakilan regional menjadi penting dalam PBB untuk mengemban misi perdamaian dunia, menjaga stabilitas politik, dan mengatasi ketimpangan kesejahteraan antar kawasan.
Lebih lanjut, Presiden Lula menyatakan pentingnya pembiayaan perubahan iklim yang saat ini banyak mengalami hambatan karena sistem birokrasi. Sistem perpajakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan perlu menghadirkan sistem perpajakan progresif yang berbasis pada penghasilan dan kesejahteraan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan juga tidak luput dari perhatian Presiden Lula untuk dibahas dalam forum G20 sebagai bagian dari komitmen dan solidaritas.
Dinamika baru seperti maraknya penggunaan Artificial Intelligent (AI) perlu memiliki prinsip dasar dalam tatanan global. Bioeconomy untuk menggerakkan sumber daya alam yang lebih produktif, termasuk poin penting yang ditegaskan oleh Presiden Lula di hadapan para Sherpa G20 dan Deputi Keuangan dan Bank Sentral dari 19 negara dan 2 kawasan terbesar di dunia.
